A. Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia

Pada Tahun 1945 di Bulan Agustus Tanggal 17 terdapat Sebuah Negara yang terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam telah memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Sebuah Negara baru muncul setelah dijajah oleh 2 negara yaitu Jepang dan Belanda. Dengan munculnya Negara baru bernama Indonesia, Di Mesir sebuah Organisasi Islam, Al- Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin Syaikh Hasan Al- Banna telah memperlihatkan respon positif terhadap kemerdekaan Indonesia. Ia menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang memberikan kesempatan luas kepada para Mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia untuk disebarluaskan baik melalui Koran lokal ataupun acara tabligh akbar. Hal lain juga dilakukan oleh para pemuda Mesir dengan berdemo di Kedutaan Belanda di Kairo. Mereka tidak hanya menggunakan slogan atau spanduk tetapi juga melakukan pelemparan batu, aksi pembakaran, dan teriakan permusuhan terhadap Belanda. Hal ini membuat Kedutaan Belanda di Kairo ketakutan.

B. Pengakuan India terhadap kemerdekaan Indonesia

Bangsa India dan bangsa Indonesia sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. India dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda Inggris dan Jepang. Sebagai bangsa yang sama-sama menentang penjajahan, terjalin rasa yang sama, senasib, dan sependeritaan. Oleh karena itu ketika pemerintah dan rakyat India mengalami bahaya kelaparan pemerintah Indonesia menawarkan bantuan berupa padi 500.000 ton. Peristiwa tersebut terkenal dengan india rice. India rice selain untuk memberikan bantuan kepada India yang sedang dilanda kelaparan, juga merupakan cara dari pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari negara lain.

Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani oleh Perdana Menteri Sjahrir dan K.L. Punjabi, wakil pemerintah India (18 Mei 1946) Kesepakatan ini sebenarnya ialah barter antara Indonesia dengan India. Hal ini terbukti dari dikirimkannya obat-obatan ke Indonesia oleh India untuk membalas bantuan Indonesia. Hal ini juga dimaksudkan untuk menembus blokade yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia.

 

C. Pengakuan PBB terhadap Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan

Indonesia diakui oleh Belanda, melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, pada tanggal 3 Agustus - 2 November 1949. Setelah pengakuan ini negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pengakuan

kedaulatan Indonesia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 86, yang diadopsi pada tanggal 26 September 1950.

Resolusi

ini dibuat setelah PBB menemukan bahwa “Republik Indonesia adalah negara yang mencintai perdamaian yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Dengan

resolusi ini Dewan keamanan PBB merekomendasikan agar Majelis Umum PBB mengakui Republik Indonesia untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menindak

lanjuti resolusi ini, Indonesia menjadi anggota PBB, dan Indonesia mengirim dua misi diplomatik permanen ke PBB, yaitu di di New York City, Amerika Serikat dan Jenewa, Swiss.

Misi ini

dipimpin oleh Perwakilan Tetap dan Duta Besar. Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Lambertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap pertama Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya LN Palar juga berperan mengajukan permintaan pengakuan kedaulatan Indonesia kepada PBB. LN Palar kemudian memimpin delegasi pertama Indonesia sebagai anggota baru PBB pada sesi Majelis Umum PBB tahun 1950

E. Berunding dengan Belanda dan sikap Belanda terhadap Proklamasi kemerdekaan Indonesia

Pada bulan pertama tahun 1949 karena di desak oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politis. Perdana Menteri Belanda Dr. Drees mengundang Prof. Dr. Supomo salah satu anggota delegasi RI dalam perundingan lanjutan Renvilleuntuk berunding. Berdasarkan kenyataan dan penjajagan politis oleh pihak Belanda bahwa pada dasarnya pemimpin-pemimpin RI bersedia berunding, maka tanggal 26 Februari 1949 mereka mengumumkan niatnya akan melakukan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 12 Maret 1949 guna membicarakan masalah Indonesia dan merundingkan syarat-syarat “penyerahan” kedaulatan serta pembentukan Uni Indonesia-Belanda.

Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai Wakil Tinggi Mahkota untuk menemui Ir. Soekarno yang bersama beberapa pembesar RI lainnya ditawan di Bangka. Kedatangannya di Bangka juga untuk menjelaskan maksud pemerintah Belanda dan mengundang Ir. Soekarno untuk menghadiri konferensi di Den Haag. Isi penjelsan yang disampaikan yakni:

Pemerintah Belanda akan mengadakan KMB di Den Haag guna membahas “penyerahan” kedaulatan yang dipercepat Penarikan pasukan-pasukan Belanda secepat-cepatnya setelah “penyerahan kekuasaan”

Tentang pengembalian pemerintahan RI ke Yogya dinyatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilaksanakan.

RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942 (Moedjanto, 1988: 57-59). Dengan keputusan itu maka Republik Indonesia (RI) menjadi satu negara bagian dalam RIS yang statusnya sama dengan negara-negara ciptaan Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 di ibukota Belanda Amsterdam diadakan penyerahan kedaulatan dari Belanda yang diwakili oleh Ratu Juliana kepada Indonesia diwakili Drs Moh Hatta sebagai Ketua Delegasi RI, sedangkan di Jakarta pada hari sama dilakukan penyerahan kedaulatan itu dengan menurunkan bendera Belanda depan Istana Merdeka dan Bendera Sang Saka Merah Putih berkibar sebagai tanda kedaulatan Indonesia. Dalam upacara tersebut Belanda diwakili Wakil Mahkota Agung Lovink sedangkan Indonesia diwakili Sultan Hamangku Buwono IX.

Tweet